Gubernur Lukas Enembe bertemu MRP

Gubernur, DPRP dan MRP Harus Bersatu

*) Gubernur Tak Ingin Membuat Rakyat Kecewa

JAYAPURA-Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH mengunjungi Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja Abepura untuk memenuhi undangan dalam acara Rapat Koordinasi/Audiensi Antara MRP dan Gubernur Papua yang berlangsung di Ruang Sidang MRP, Rabu (24/4) kemarin. 

 Dari pertemuan ini, ada hal penting yang perlu digarisbawahi, di antaranya bahwa pihak eksekutif atau Gubernur Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua harus bersatu dan tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat di tanah Papua ini.

 Pimpinan dan anggota MRP pada kesempatan itu memberikan apresiasi dan antusias dengan kehadiran Gubernur Papua Lukas Enembe ke kantor MRP ini.

 Ketua MRP Timotius Murib mengakui sejak MRP dibentuk di Tanah Papua yang sudah 8 tahun ini, baru pertama kali Gubernur Papua mengunjungi MRP dalam rangka koordinasi dan audiensi ini. "Ini merupakan sejarah," katanya.

 Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 5 jam lebih ini, MRP menyampaikan beberapa hal menyangkut kewenangannya, termasuk dari Pokja Adat, Pokja Perempuan, Pokja Keagamaan dan Panitia Urusan Anggaran MRP.

  MRP juga mengusulkan kepada gubernur agar MRP segera memiliki kantor yang representatif, yang belum dimiliki sampai usia ke-8 tahun ini.

 "Kami minta agar ada kantor yang representatif dan perumahan anggota MRP," kata Timotius Murib.

 Timotius Murib menginginkan agar MRP tetap satu meskipun di Papua secara administrasi pemerintahan bisa lebih dari dua, namun MRP sebagai lembaga kultur ini harus tetap satu, sehingga 75 perumahan anggota MRP ini diperuntukan bagi 33 anggota MRP di Papua Barat dan 42 untuk anggota MRP di Papua. 

 Gubernur bersama pimpinan SKPD juga sempat mengunjungi lokasi yang direncanakan untuk perumhan dan kantor MRP yaitu di belakang kantor sekarang dengan luas 3 hektar.

 Selain itu, MRP dalam pemaparan masing-masing pokja menginginkan agar adanya komunikasi yang terus menerus antara MRP, Gubernur dan DPRP. Apalagi, lanjut Timotius Murib, selama ini terkesan bahwa MRP jalan sendiri, DPRP jalan sendiri dan eksekutif atau gubernur juga jalan sendiri.

 "Tapi, kami berterima kasih karena gubernur dan wakil gubernur yang baru ini punya komitmen yang jelas, di mana implementasinya harus datang ke MRP. Ini luar biasa bagi kami dan ini sebagai tanda awal untuk melakukan langkah ke depan, sehingga kami MRP mendukung kebijakan-kebijakan gubernur sepanjang berpihak kepada rakyat," ujarnya.

 Dalam pertemuan ini juga MRP menyerahkan rekomendasi yang berisi pokok-pokok pikiran termasuk dari masing-masing pokja MRP kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang diserahkan oleh Ketua MRP Timotius Murib untuk ditindaklanjuti.

  "Aspirasi yang menonjol yang diperoleh dari hasil reses anggota MRP ini, di antaranya masalah ekonomi di kampung-kampung, dimana Pemprov harus memperhatikan pendapatan perkapita warga yang sangat penting, karena masyarakat tidak perlu melihat gedung yang tinggi dan bagus, tetapi manusia miskin tentu tidak bisa, juga masalah pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

 Di samping itu, pemerintah di kabupaten/kota lebih dominan menggunakan aturan nasional UU No 32 tentang pemerintahan, sangat minim perdasi-perdasus yang merupakan turunan dari UU Otsus.

 Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe SIP, MH mengakui ingin bersilaturahmi bersama dengan MRP. "Pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan dan demi rakyat Papua," ujarnya.

 Gubernur percaya bahwa MRP memiliki pemikiran yang tidak tersalurkan atau ditanggapi dan kini Gubernur dan Wakil Gubernur sudah siap menerima aspirasi, apalagi MRP merupakan roh dari rakyat Papua dan roh Otsus.

 Gubernur mengakui siap menerima masukan, pemikiran  dari MRP dalam rangka berbagai kebijakan Pemprov Papua yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Untuk itu, Gubernur menginginkan bobot dan kewenangan diberikan kepada MRP dalam rangka menjawab berbagai persoalan di tanah Papua, persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perempuan, keamanan dan politik serta lainnya, harus menjadi pikiran bersama untuk diselesaikan. 

 "Pokok-pokok pikiran dan masukan MRP, diharapkan dapat dirumuskan yang baik sehingga dapat diserahkan ke Presiden RI dalam waktu dekat ini," ujarnya.

 Gubernur Lukas Enembe juga sepakat untuk terus berkoordinasi bersama MRP, DPRP dan pemprov demi membangun Tanah Papua. Apalagi, Gubernur menambahkan pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk kepentingan rakyat Papua, sehingga ia tidak ingin membuat rakyat kecewa.  "Mari bergandengan tangan membangun Papua," pungkasnya. (bat/fud)