11 dokumen kesepakatan (MoU) yang ditandatangi PM PNG dan Presiden RI.
di Istana Negara 17 Juni 2013.
1. Perjanjian
batas negara.
2. Diplomatic education and traning,
3 Extradiction treaty between RI-PNG.
4. Air transportition
5. Cooperation on petrolium and energy.
6. Education and culture cooperation.
7. Higher education.
8. Youth cooperation.
9. Coopreation mineral development.
10. Touristism cooperation.
11. Sport cooperation
*Lukas Enembe: PNG Dukung
Pembangunan Papua Dalam NKRI
JAKARTA-Sejalan dengan komitmen
Pemerintah untuk menempatkan Provinsi Papua sebagai beranda depan Indonesia di
hadapan negara-negara kawasan pasifik, Presiden Republik Indonesia Dr. H.
Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH untuk ikut
serta dalam pertemuan bilateral dengan Prime
Minister of Papua New Guinea, Peter O’neill di Istana
Merdeka, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.
Hadir juga dalam
pertemuan tersebut Gubernur Papua Barat Abraham oktavianus Atururi Bram
Ataruri, dan 100 pengusaha dari PNG serta beberapa menteri dari PNG, termasuk
staf ahli Presiden bidang otonomi daerah, Felix Wanggai.
Kedatangan PM Papua New Guinea, Peter O’neill ini merupakan
kunjungan bersejarah semenjak Peter O’neill terpilih sebagai orang nomor satu
di negera tetangga Papua ini. Sebagai negara yang langsung berbatasan dengan
Indonesia sepanjang 760 Km di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Bouven Digoel, dan Kabupaten Merauke, pertemuan
bilateral antara Indoensia-PNG ini memiliki nilai yang startegis bagi
Indonesia, terutama Provinsi Papua, yang selama ini telah menjalin banyak kerja
sama dengan beberapa Provinsi di Negara PNG.
Pada pertemuan bilateral yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta
ini, Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan PM PNG Peter O’neill sepakat
mendatangani sebuah babak baru hubungan bilateral yang disebut Comprehensive
Partnership between Republik of Indonesia and Papua New Guinea (kemitraan
komprenhensif antara Indonesia dan PNG).
Dalam konteks kemitraan yang komprensehensif ini, pemerintah pusat
menempatkan Provinsi Papua, sebagai ujung tombak di dalam kerja sama di seluruh
bidang pembangunan. Pemerintah PNG mengharapkan Indonesia lebih aktif untuk
melakukan kerja sama investasi, perdagangan, energi, pendidikan, olah raga,
kepemudaan, kebudayaan dengan PNG.
Dalam hal ini, PNG mengharapkan PT. PLN di Kota Jayapura, dapat
membangun jarinan listrik ke wilayah PNG, dan kerja sama pertambangan mineral
dan energi di wilayah perbatasan RI-PNG. Selain itu, pemerintah Indonesia
menyediakan beasiswa dan pertukaran pelajar. Dengan persamaan budaya antara
masyarakat PNG dan masyarakat Papua, kerja sama kebudayaan, kepemudaan,
perempuan, dan kelompok-kelompok usaha kecil menengah didorong antara kedua
negara.
Sejalan dengan pertemuan bilateral RI-PNG ini, Gubernur Papua
Lukas Enembe, menyatakan pertemuan ini merupakan kehormatan PM PNG
mengunjungi Indonesia, memiliki nilai penting dalam kemitraan yang akan datang.
Pertama, sepakat meningatkan hubungan bilateral ke comprehensife partnership,
di mana PNG sebagai regional player di kawasan pasifik.
“Kita dukung PNG yang secara konsisten mendukung kedaulatan
Indonesia dan mendukung Indonesia aktif di MSG, PIF, South Pacific Dialogue,
ini momentum yang baik untuk mengoptimalkan peluang kedua negara. Begitu juga
PM PNG juga mendukung pembangunan di Papua dalam bingkai NKRI,” kata Gubernur
Papua.
Lanjut Lukas Enembe, ajakan Presiden kepada Papua untuk
mendampingi PM PNG merupakan komitmen pemerintah pusat di dalam semangat
otonomi khusus plus, karena jiwa dari otsus plus adalah Provinsi Papua memiliki
kewenangan luar negeri walaupun terbatas untuk membangun kerja sama dengan
negara-negara asing, terutama di kawasan pasifik.
Selama ini, kata Lukas Enembe, Provinsi Papua sebenarnya telah
menjadi ujung tombak di dalam menjalin hubungan kerja sama antara RI-PNG. Dalam
pertemuan di istana negara ini, kedua negera sepakat untuk membuka kembali
layanan lintas batas tradisional antara kedua negara.
“Penyelesian masalah perbatasan antara negara tidak hanya sekadar
menarik menetapkan garis batas antara negara, namun jauh yang lebih penting
adalah menempatkan perbatasan negara sebagai bagian dari suatu wilayah negara
dengan pengelolaan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tersusun
dalam arah pembangunan jangka panjang kawasan perbatsaan negera,”ungkapnya.
Lukas Enembe juga menegaskan bahwa selama ini Pemerintah Papua
aktif di dalam mengelola pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemda
Papua telah mengundang kelompok-kelompok masyarakat PNG untuk studi banding di
wilayah dan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala yang terbatas.
Sejalan dengan kesepakatan baru RI-PNG, dalam payung kemitraan
komprehensif ini, Lukas Enembe telah mengusulkan sejumlah agenda strategis
kepada Presiden RI, antara lain, pengembangan konektivitas guna people to
people contact, meningkatkan kerja sama pendidikan melalui pemberikan beasiswa,
pengembangan pembentukan sister province/city, antara kedua negara, terutama
Provinsi Papua dan provinsi dan kota di PNG. Exchange program antara RI-PNG,
yang melibatkan pemuda, mahasiswa, pelajar, dan kelompok perempuan, kerja sama
dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan, seperti mengundang
delegasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Indoensia,
maupun sebaliknya. Demikian pula, Pemda Papua mendorong peningkatan kerja sama
perdagangan, dan mendorong anak-anak perbatasan PNG untuk bersekeolah di
sekolah-sekolah perbatasan (boda school) di Papua.
Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan PM PNG Peter
O’Neill,ini sebagai babak baru bagi kedua negara. Hal ini juga sebagai momentum
bagi Provinsi Papua, untuk melakukan peningkatan kerjasama yang memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua. ***
_________________
sumber: jawapos.com
foto: ilustrasi
_________________
sumber: jawapos.com
foto: ilustrasi
